Menko Pangan RI Kena Semprot Warganet Usai Skandal Korupsi Tom Lembong, Begini Soal Kebijakan Impor yang Bikin Ketergantungan

Linggaubisnis.com – Tom Lembong menjadi tersangka kasus korupsi impor gula yang terjadi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) era Kabinet Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2015-2016.
Mantan Mendag RI itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 29 Oktober 2024 usai diduga menjalankan kongkalikong demi mengimpor gula dengan cara yang melanggar aturan.
Adapun, dugaan korupsi impor gula yang membuatnya dijebloskan ke penjara, yakni kerugian negara yang mencapai Rp400 miliar.
Modus korupsi yang dituduhkan Kejagung adalah cara kongkalikong Tom Lembong dengan menunjuk importir non-BUMN yang menyalahi aturan.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar mengungkap pelanggaran yang dituduhkan kepada mantan Mendag RI era Jokowi itu.
“Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN,” tegas Qodar dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Sorotan Warganet ke Menko Pangan Zulkifli Hasan
Berkaca dari kasus itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan di Kabinet Prabowo, Zulkifli Hasan kini mendapatkan perhatian khusus dari publik.
Hal ini terkait rencana penambahan kuota impor beras sebanyak 1 ton untuk menambah kebutuhan cadangan beras di Indonesia.
Dalam sebuah cuitan di laman X, seorang warganet mengkritik soal rencana impor beras yang akan dilakukan Menko Pangan RI tersebut.
“Stop impor beras, kita ini semuanya punya. Nyatanya malah teken kontrak impor. Sama dong seperti impor gula?” ujar warganet dengan akun @MasBRO_back, pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Warganet itu pun mengeluhkan kebijakan impor yang dinilai semakin bertambah di Kementerian Perdagangan RI.
“Mendag mulai dari Tom Lembong hingga Zulkifli Hasan impornya semakin bertambah, bahwa Zulkifli Hasan hingga tiga kali lipat. Yakin selain Tom Lembong, Mendag lainnya nggak korupsi?” tandasnya.
Kritikan tajam juga datang dari warganet yang menilai Zulkifli adalah sosok yang menghambat kemajuan bangsa seraya mencatut soal kebijakan impor berasnya.
“Kalau boleh berkata, Zulhas ini merupakan sosok yang menghambat kemajuan bangsa,” ungkap warganet dengan akun @hnirankara.
“Bagaimana tidak? Ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan, banyak impor dilakukan oleh Indonesia termasuk beras,” tegasnya.
Soal Rencana Impor Beras Menko Pangan RI
Seperti diketahui, Menko Pangan RI menyatakan pemerintah memiliki rencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk menambah kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).
“Memang, kita terutang. Harusnya kan kita impor 1 juta ton lagi, tapi karena awalnya India melarang, jadi pakai skema business to business,” ujar Zulkifli di Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan rencana impor beras sebanyak 3,6 juta ton pada tahun 2024.
Sementara realisasi impor pada Januari-Agustus 2024, tercatat sebanyak 2,9 juta ton. Kemudian pada September-Desember 2024, rencananya RI akan mengimpor sebanyak 1,5 juta ton.
Lantas, bagaimana dampak kebijakan impor terhadap ketahanan pangan di Indonesia? Berikut ini ulasan selengkapnya:
Soal Ketergantungan Impor dan Dampaknya Bagi Petani Lokal
Kepala Subbagian Umum Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, Benny Eko Supriyanto menyoroti ketergantungan yang ‘rentan’ dari kebijakan impor RI.
“Ketergantungan pada impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga pangan global dan gangguan dalam rantai pasok internasional,” kata Benny dalam pernyataan tertulis Kemenkeu yang tayang pada 14 Agustus 2024 lalu.
Misalnya, ketika terjadi krisis pangan global atau pembatasan ekspor dari negara produsen, Indonesia bisa mengalami kelangkaan bahan pangan yang kritis.
Di sisi lain, Benny menilai petani lokal adalah salah satu kelompok paling terdampak oleh kebijakan impor pangan. Berikut ini dampak yang dirasakan oleh para petani lokal:
• Persaingan yang Tidak Seimbang
Produk pangan impor sering kali dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan produk lokal.
Hal ini terjadi karena negara pengekspor memiliki keunggulan dalam hal skala ekonomi, teknologi, dan subsidi pemerintah.
Akibatnya, petani lokal kesulitan untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif.
• Penurunan Pendapatan Petani
Ketika harga produk lokal jatuh akibat masuknya produk impor, pendapatan petani juga menurun.
Dalam jangka panjang, produk impor yang masuk dapat menyebabkan penurunan investasi dalam sektor pertanian di Indonesia.
Salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi dan input pertanian produk impor yang dinilai lebih baik yang akhirnya mengurangi produktivitas dan kualitas produksi dalam negeri.
• Keberlanjutan Usaha Pertanian
Penurunan pendapatan dan prospek yang tidak pasti dapat membuat banyak petani terutama generasi muda, enggan melanjutkan usaha pertanian.
Hal ini mengancam keberlanjutan sektor pertanian lokal dan memperparah ketergantungan pada impor.
Oleh sebab itu, kebijakan impor pangan di Indonesia memiliki dampak yang kompleks terhadap ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan sektor pertanian lokal.***